PUPR Buka Lowong 26.319 Formasi CPNS dan PPPK Tahun Ini, Berikut Rinciannya

PUPR Buka Lowong 26.319 Formasi CPNS dan PPPK Tahun Ini, Berikut Rinciannya

dok_menpan.go.id--

PUPR Buka Lowong 26.319 Formasi CPNS dan PPPK Tahun Ini, Berikut Rinciannya 

RAKYATBENTENG.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan persetujuan atas 26.319 usulan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menyampaikan pemenuhan usulan ini untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yang dieksekusi langsung Kementerian PUPR.

“Kami menyerahkan formasi kepada Kementerian PUPR. Penyerahan ini merupakan komitmen untuk Kementerian PANRB untuk terus mendukung berbagai prioritas pembangunan, salah satunya melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024,” ungkap Menteri Anas dilansir dari menpan.go.id.

Menteri Anas mengatakan Kementerian PUPR sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), memiliki dampak langsung (multiplier effect) terhadap peningkatan perekonomian dan pelayanan publik. 

Kementerian PANRB pun mendukung hal ini melalui penetapan kebutuhan untuk CPNS dan PPPK Kementerian PUPR Tahun 2024.

BACA JUGA:Heboh Dugaan Korupsi Proyek Miliaran Diusut Subdit Tipidkor Polda, Begini Reaksi Pejabat Dinas Pertanian

BACA JUGA:Sosok Almarhumah Femi, Siswi SMAN 1 Bengkulu Tengah yang Meninggal karena Kecelakaan di Mata Sang Adik

BACA JUGA:Siap-siap, 27 April Hasil Seleksi Administrasi Rekrutmen BUMN 2024 Diumumkan, Tahapan Selanjutnya Apa Saja?

Disampaikan, penetapan kebutuhan bagi Kementerian PUPR sejumlah 26.319 terdiri dari 6.385 CPNS Tenaga Teknis, 3 CPNS Tenaga Kesehatan, serta 19.931 PPPK Tenaga Teknis. 

Diharapkan, jumlah kebutuhan ini dapat memenuhi SDM kompeten yang akan membuat terobosan dalam pembangunan infrastruktur

Pemenuhan SDM aparatur di Kementerian PUPR juga sejalan dengan salah satu arah kebijakan pengadaan CASN Tahun 2024, yakni mendukung efektivitas kerja IKN. 

Dimana Kementerian PUPR memainkan peranan penting dalam persiapan dan pembangunan IKN.

“Diharapkan usulan kebutuhan dari Kementerian PUPR ini dapat terpenuhi dan menjadi talenta serta bibit unggul yang akan menjadi garda terdepan dalam percepatan pembangunan nasional, khususnya dalam pemenuhan infrastruktur di seluruh Indonesia. Selain itu, usulan ini juga untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada di lingkup Kementerian PUPR,” jelas mantan Kepala LKPP ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: