Imbauan KPK Jelang Lebaran 2024: Larangan Terima Apalagi Meminta Parsel, Fasilitas Dinas Jangan Dipakai Mudik

Imbauan KPK Jelang Lebaran 2024: Larangan Terima Apalagi Meminta Parsel, Fasilitas Dinas Jangan Dipakai Mudik

RAKYATBENTENG.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) secara resmi merilis Surat Imbauan KPK Nomor 1636/GTF.00.02/01/03/2024 tentang Imbauan terkait Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Hari Raya. Di dalam surat tertanggal 25 Maret 2024 tersebut KPK menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya. 

Seperti dilansir dari laman resminya kpk.go.id, KPK seterusnya mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024. 

Imbauan ini sekaligus sebagai penegasan kembali atas Surat Edaran (SE) KPK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara individu maupun atas nama institusi merupakan perbuatan yang dilarang. 

Sebab, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

BACA JUGA:APH Didesak Usut Tumpukan Batu Bara Diduga Bekas Aktivitas Ilegal di Bengkulu Tengah, Ini Penampakannya

BACA JUGA:Rekrutmen Bersama BUMN 2024: Ini Daftar Lowong yang Masih Sepi Peminat, Peluang Lolos Besar, Yuk Daftar Lur!

BACA JUGA:Seleksi Perangkat Desa Karang Tinggi Bengkulu Tengah di Luar Nalar Bikin Anggota Dewan Meradang, Fepi Suheri:

KPK juga mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

Pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD juga diharapkan menerbitkan imbauan secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.

Di sisi lain, pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin atau suap dalam bentuk lainnya. 

Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, KPK mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.

Sumber: