ASN-TNI-Polri Wajib Simak! Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Harus Netral di Pemilu 2024

ASN-TNI-Polri Wajib Simak! Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Harus Netral di Pemilu 2024

Presiden Jokowi. (dok BPMI setpres)--

ASN-TNI-Polri Wajib Simak! Presiden Jokowi Kembali Ingatkan Harus Netral di Pemilu 2024

RAKYAT BENTENG.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam Pemilu 2024.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam Rapat Konsolidasi Nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu 30 Desember 2023.

"Kepada seluruh aparat negara saya juga bolak-balik saya sampaikan ASN, TNI, Polri harus bersikap netral dan tidak memihak," ujar Jokowi saat memberikan sambutan sebagaimana dilansir dari pmjnews.com.

Jokowi mengungkapkan, aparat juga harus mendukung penyelenggaraan pemilu. Dia mencontohkan kerja aparat dalam membantu Pemilu 2024 adalah mendistribusikan logistik pemilu ke daerah-daerah terpencil.

BACA JUGA:10 Negara Paling Banyak Dicari Pelancong di Mesin Pencari Google Tahun 2023, Nomor 1 Negerinya Para Dewa

BACA JUGA:Pemilik Usaha Fotokopi Minta Kadis Perpus Bayar Utang Sejak 2022, Segini Nilainya

BACA JUGA:Dianggap Tanaman Pengganggu, Ini Khasiat Mengagumkan Akar Alang-Alang untuk Kesehatan

"Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu, misalnya bantuan pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah terluar, yang tidak bisa dilakukan kita, bisa dibantu oleh aparat negara baik TNI maupun Polri," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga meminta kepada pihak KPU selaku penyelenggara pemilu untuk ikut bersikap netral. Pasalnya, lembaga itu kerap kali menjadi sasaran tudingan masyarakat.

"KPU juga betul-betul netral, tidak memihak, tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai, iya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan," terangnya.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama jangan sampai terjadi, ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita," imbuhnya.(tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: