Fantastis! Segini Biaya yang Dihabiskan Caleg untuk Duduk di Senayan: Faktor Pemicu Korupsi

RAKYAT BENTENG.COM - Politisi Partai Golkar yang juga Ketua MPR, Bambang Soesatyo menyebut bahwa ongkos politik untuk menjadi seorang anggota DPR RI cukup tinggi. Di kisaran Rp10 miliar hingga Rp20 miliar. Bahkan ada juga yang menghabiskan uang sampai Rp30 miliar untuk bisa melenggang dan duduk di Senayan. 

Fakta ini dibeberkan Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet dalam perbincangan bersama Abraham Samad pada Channel YouTube Abraham Samad Speak Up. 

"Pasca reformasi biaya politik kita semakin mahal. Sekarang kita terjebak dalam demokrasi angka-angka. Yang kita kejar angka bukan aspirasi lagi. Orang turun ke Dapil bukan mengejar aspirasi lagi, apa yang bisa kita kerjakan wahai rakyat. Tapi dibalik, bos pilih gue ya, berapa? jadi kita sudah terjebak dalam demokrasi NPWP, nomor piro wani piro," ungkap Bamsoet. 

Bamsoet mengatakan, dampak dari itu tindakan korupsi meningkat. Hampir 600 lebih anggota DPR, Bupati, Wali Kota terjerat OTT. Itu untuk mengongkosi biaya politik yang sangat tinggi, kata Bamsoet. 

BACA JUGA:Wow! Tertinggi Mencapai Rp6,3 Jutaan, Cek Daftar Gaji PNS Terbaru di Sini Selengkapnya

BACA JUGA:Bacaleg DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Mantan Napi Korupsi Diungkap ICW, Ini Dia Nama-namanya

Bamsoet sendiri ketika ditanyakan Abraham Samad berapa modal yang dikeluarkan pada saat pemilihan lalu, mengaku menggelontorkan modal hingga Rp5 miliar. 

"Saya habis Rp5 miliar (Duduk di DPR RI, red), itu paling murah. Teman-teman habis lebih dari Rp10 miliar, Rp20 miliar bahkan ada yang Rp30 miliar. Itu darimana uangnya? akhirnya kita cari sponsor, pemilik modal. Nah kalau sudah begitu memang kita bisa bebas dari intervensi, untuk menentukaj sikap? enggak. Belum lagi bicara soal bupati, wali kota, gubernur. Makanya banyak peristiwa tumpang tindih lahan. Karena apa, karena dia harus bayar kepada pemodalnya," beber Bamsoet yang merupakan mantan Wartawan ini.

"Gubernur misalnya, alih-alih cara yang paling gampang untuk membayar kewajiban bantuannya itu kalau perusahaan itu perusahaan properti besar yang menguasai tanah ratusan hektare cukup dia ambil kebijakan naikkan saja NJOP nya, langsung untung pemilik tanah. Kalau misalnya harga sekarang, NJOP nya katakanlah Rp1 juta, kan boleh minjam di bank dengan jaminan tanah itu kisaran Rp500 ribu - Rp600 ribu. Tiba-tiba dengan kebijakan gubernurnya dinaikkan NJOP nya jadi Rp2 juta, boleh minjam berapa? Rp1,5 juta - Rp1,6 juta misalnya, untung nggak? langsung untung," sambung Bamsoet dikutip dari Channel YouTuber Abraham Samad Speak Up.(tim)

Sumber: