Diduga Tak Ada Laporan Pengelolaan, BPD Pertanyakan Kejelasan Sapi Program Ketahanan Pangan Desa

 

RAKYATBENTENG.DISWAY.ID - Persoalan pengelolaan program ketahanan pangan di salah satu desa dalam Kecamatan Karang Tinggi terus menjadi sorotan.

 

Sebelumnya warga mempertanyakan kejelasan penjualan sapi dan ayam, kini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat mengaku tidak pernah menerima laporan terkait pengelolaan program tersebut dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

Ketua BPD setempat menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari BUMDes, baik terkait program ketahanan pangan maupun kegiatan usaha lainnya yang dijalankan oleh badan usaha desa tersebut.

 

BACA JUGA:Panen Kritik Gara-Gara Eksis Ngonten, Ida Pamerkan Kemajuan RSD: Layanan Baru, Kunjungan Pasien Meningkat

BACA JUGA:Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur, DP3AP2KB Benteng Pastikan Pendampingan Korban Berlanjut

 

Menurutnya, persoalan pengadaan, pemeliharaan, hingga hasil penjualan sapi program ketahanan pangan juga belum diketahui secara jelas oleh pihak BPD.

 

"Sejauh permasalahan BUMDes ini, sampai sekarang kami belum sama sekali menerima laporan tentang pengelolaan. Baik itu sapi, ayam maupun program ketahanan pangan lainnya. Termasuk masalah sapi, apakah sudah dibeli, dipelihara di mana, dan bagaimana hasil penjualannya, kami tidak mengetahui," ujar Ketua BPD.

 

Ia menjelaskan, kondisi tersebut bukan hanya menjadi pertanyaan dirinya sebagai ketua, tetapi juga sejumlah anggota BPD lainnya.

 

BACA JUGA:Diduga Terlibat Persetubuhan terhadap Anak, Satreskrim Polres Bengkulu Tengah Tangkap Pria 25 Tahun

BACA JUGA:Dilirik Kemendagri, Bengkulu Tengah Mulai Petakan Potensi Kerja Sama Internasional dan Investasi Asing

 

Menurutnya, selama pelaksanaan program, pihak BUMDes belum melakukan koordinasi maupun penyampaian laporan kepada BPD.

 

"Bukan hanya saya pribadi, anggota lainnya juga mempertanyakan kenapa tidak ada koordinasi. Kami tidak mengetahui perkembangan program yang dijalankan oleh BUMDes," tambahnya.

 

Atas kondisi tersebut, ia berharap adanya kejelasan dan transparansi terkait seluruh program yang dikelola BUMDes, termasuk program ketahanan pangan yang menggunakan anggaran desa.

 

BACA JUGA:Layanan Belum Responsif, Warga Beri Nilai Segini untuk RSD Sungai Lemau, Sudah Layak Naik Kelas?

BACA JUGA:Sapi Program Ketahanan Pangan Desa di Karang Tinggi Diduga Dijual, Warga Pertanyakan Kejelasan Dana

 

Ia juga meminta agar persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan program.

 

"Kalau memang ada kejanggalan, silakan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Ini bukan hanya terkait sapi, tetapi juga program lain yang dilaksanakan oleh BUMDes," pungkasnya.

 

Sebelumnya, warga setempat mempertanyakan keberadaan hasil penjualan dua ekor sapi program ketahanan pangan tahun 2025 yang disebut telah dijual menjelang Idul Adha 2026.

 

BACA JUGA:Empat Lokasi Dipantau, Bupati Rachmat Pastikan Proyek Infrastruktur Beri Manfaat ke Masyarakat

BACA JUGA:Siap Terjun ke Dunia Kerja, 120 Duta SMKN 2 Bengkulu Tengah Jalani PKL di 70 Mitra Industri

 

Warga juga mempertanyakan hasil pengelolaan program ayam yang jumlahnya disebut mencapai sekitar 1.000 ekor.

 

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak BUMDes terkait pengelolaan program ketahanan pangan tersebut.

 

 

Sumber: