Apa Kabar Pengusutan Dugaan Penyimpangan Pengadaan Tornas Kades?

RAKYATBENTENG.COM - Kelanjutan pengusutan kasus dugaan penyimpangan pengadaan motor dinas (Tornas) Kades se-Kabupaten Bengkulu Tengah oleh pihak APH lama dinanti kabarnya.

Seperti dipertanyakan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki), Melyan Sori terkait proses hukum yang sudah berjalan. 

‘’Tentu kalau dari kami haruslah menuntaskan apa yang telah dimulai. Seperti apa perkembangan penanganannya sampaikan kepada publik agar kita semua tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Apalagi kasus itu sudah jadi perhatian publik,’’ kata Melyan.

BACA JUGA:PT Freeport Indonesia Buka Loker Melalui Fresh Graduate Program, Lebih dari 20 Jurusan Bisa Melamar

BACA JUGA:3 Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Dinyatakan Memenuhi Syarat Administrasi, Ini Penjelasan

Informasi dihimpun, terdapat sejumlah kades telah diminta keterangan secara resmi terkait pengusutan dugaan penyimpangan pengadaan tornas. 

Untuk diketahui bahwa pengadaan tornas jenis bebek merek Honda sebanyak 142 unit pada tahun 2023 menelan anggaran mencapai miliaran rupiah. Tornas kemudian dibagikan pemkab ke para kades.

Kepada rakyabenteng.com, seorang kades di Kecamatan Pondok Kubang mengaku ikut dipanggil dan dimintai keterangan. Salah satu item pertanyaannya kurang lebih bagaimana tornas bisa diadakan oleh Pemkab Bengkulu Tengah melalui OPD terkait dan sampai ke tangan kades. 

BACA JUGA:Begini Kronologis Penangkapan 2 Terduga Pelaku Pengeroyokan Berdarah oleh Sat Reskrim Polres Bengkulu Tengah

BACA JUGA:Selain iPhone 16, Inilah Beberapa Produk Lain yang Diluncurkan Apple di 2024

‘’Ada dipanggil 1 kali, diminta tolong sebagai saksi untuk menjelaskan kronologis bagaimana motor bisa datang ke desa. Soal SPj ada juga ditanya. Saya sampaikan saja yang saya tahu bahwa pengajuan memang ada tapi secara lisan, karena motor kades yang lama tidak layak pakai. Urusan pengadaan itu oleh Pemda, kami di desa hanya menerima,’’ ujarnya kepada wartawan.

Sumber: