Gabungan Ormas dan LSM Bengkulu Tengah Ungkit Lagi Permasalahan di Sejumlah OPD Sejak 2020, Cek Daftarnya
--
Gabungan Ormas dan LSM Bengkulu Tengah Ungkit Lagi Permasalahan di Sejumlah OPD Sejak 2020, Cek Daftarnya
RAKYATBENTENG.COM - Bukti keseriusan terkait rencana menggelar aksi demo dalam waktu dekat, sejumlah aktivis Ormas dan LSM yang bergabung menamakan diri Gabungan Ormas dan LSM Peduli Bengkulu Tengah pada Rabu 6 Maret 2024 menyambangi Mapolres.
Tujuan kedatangan mereka adalah memasukkan surat pemberitahuan sekaligus berkoordinasi terkait rencana aksi demo yang akan dihelat pada Kamis 14 Maret 2024 mendatang.
"Ya kami tadi (Kamis, red) menyampaikan surat pemberitahuan rencana aksi ke polres," ungkap Jubir Gabungan Ormas dan LSM Peduli Bengkulu Tengah, Nasirwandi.
Lebih lanjut Nasirwandi menyampaikan bahwa hasil konsolidasi bersama rekan-rekannya sesama aktivis yang bakal turun aksi terdapat penambahan item tuntutan.
BACA JUGA:Polda Ambil Keterangan Saksi Pelapor Terkait Dugaan Rekayasa Nilai PDSS SMAN 5 Kota Bengkulu
BACA JUGA:Inilah Perusahaan Pengembang Aplikasi Higgs Domino Island Global Versi 2.24, Apakah Resmi?
Selain dari dana hibah yang dikucurkan Pemkab Benteng sejak tahun 2020 yang diduga kuat tidak sesuai regulasi, melanggar peraturan perundangan yang berlaku, meminta APH mengusut proyek pengadaan komputer di seluruh OPD tahun 2024 yang diduga sarat penyimpangan, mempertanyakan realisasi dana CSR di Benteng, dan soal perkebunan dan pabrik pengolahan CPO yang tidak memiliki izin sesuai peraturan perundangan.
Diantara tuntutan tambahannya yakni mempertanyakan tindak lanjut pengusutan proyek penanggulangan bencana tahun 2021 di BPBD oleh APH, lalu mempertanyakan kejelasan pengembalian lahan 30 persen kepada masyarakat yang kabarnya setiap tahun dianggarkan namun hingga kini tak kunjung kelar, mempertanyakan tindak lanjut pengusutan laporan pegawai terkait SPPD di Dinas Sosial (Dinsos), kemudian soal dugaan pemotongan dana atlet di Dispora yang sempat heboh beberapa waktu lalu juga akan disuarakan.
"Masih ada penambahan tuntutan lainnya. Pada intinya kami selaku putra daerah Benteng tidak menginginkan daerah kami ini hanya dijadikan ajang mengeruk keuntungan pribadi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini sudah menjadi tugas kami selaku Ormas dan LSM mengawal jalannya program pemerintah, termasuk penggunaan uang rakyat," tandas Nasirwandi.(tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: