Jelang Memasuki Oktober Gerbong Mutasi Pejabat Eselon II Belum Juga Bergerak

Jelang Memasuki Oktober Gerbong Mutasi Pejabat Eselon II Belum Juga Bergerak

Trio, Tokoh Masyarakat Karang Tinggi--

Jelang Memasuki Oktober Gerbong Mutasi Pejabat Eselon II Belum Juga Bergerak 

RAKYAT BENTENG.COM - Sudah memasuki penghujung bulan September dan akan memasuki bulan Oktober 2023 belum juga ada tanda-tanda gerbong mutasi pejabat Eselon II di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah akan bergerak. Dalih Pemkab terakhir kali masih melengkapi administrasi sebagai syarat dilaksanakannya mutasi. 

Menurut salah seorang pemerhati pemerintahan asal Karang Tinggi, Trio alasan terkendala administrasi merupakan alasan yang sulit diterima. Mengingat sosok Penjabat (Pj) Bupati, Dr. Heriyandi Roni, M.Si merupakan pejabat pusat, dalam hal ini Kemendagri.

Seharusnya jika memang diseriusi apapun kebutuhan di daerah bisa diperlancar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan mutasi ini menurut Trio kebutuhan serius dan mendesak. 

BACA JUGA:Baca Persyaratan Khusus Pendaftar Formasi PPPK Kemendes PDTT 2023, Bisa Tambah Nilai Seleksi Kompetensi Teknis

BACA JUGA:Sebelum Ditahan KPK Ternyata Mantan Pejabat Bengkulu Baru Bebas Bersyarat dari Kasus Tanah

"Pak Pj Bupati kita kan pejabat di pusat, seharusnya beliau tidak ada kendala dalam berhubungan dengan pemerintah pusat. Ini sudah mau akhir tahun, hasil ujikom belum ada dilaksanakan juga. Alasan kendala izin ini izin itu. Terus apa kelebihannya dengan pak Pj Bupati kita pejabat di pusat kalau segala urusan masih terhambat. Belum lagi banyaknya jabatan kosong yang diisi oleh Plt, itu mau berapa lama dibiarkan. Kita mendesak agar diseriusi permasalahan mutasi ini, sudah terlalu lama menunggu. Segera buka lelang jabatan untuk mengisi jabatan yang kosong," kritik Trio. 

Terpisah, Datuk Malani, tokoh masyarakat Bengkulu Tengah turut meminta agar Pj Bupati jemput bola ke pusat, mengatasi sumbatan yang menghambat perizinan mutasi. 

"Katanya terkendala izin, izin apalagi? Kalau memang prosedurnya banyak izin yang harus dikantongi karena pemerintahan dijabat Pj, kenapa mutasi sebelumnya bisa cepat terlaksana. Kenapa yang kali ini lambat. Kita mempertanyakan itu, apa bedanya dengan mutasi sebelumnya," kata Malani.(tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: