Adukan Persoalan Ini, Walikota Helmi Didatangi LPKA

RAKYATBENTENG.COM - Bertempat di Balai Kota, Selasa (7/2/23) Walikota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Sekda Arif Gunadi dan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM I Made Ardana menjamu Kepala LPKA Kelas II Bengkulu Ahmad Junaidi beserta jajaran.
Adapun pertemuan ini membahas indikator-indikator dalam mewujudkan dan menyukseskan Kota Bengkulu menjadi kota layak anak.
Sebagai bagian dari kluster kelima, dalam hal ini LPKA ikut berperan serta berpartisipasi dalam tujuan untuk bersama mewujudkan dan menyukseskan Kota Bengkulu menjadi Kota Layak Anak (KLA) berpredikat Nindya.

LPKA Kelas II Bengkulu akan semangat membantu dan mendukung program pemerintah Kota Bengkulu. Untuk itu, LPKA berharap dukungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dalam mewujudkannya.
“Kita meminta dukungan dari Pemkot Bengkulu mengenai sarana dan prasarana. Yang mana LPKA ikut berperan serta berpartisipasi dalam tujuan untuk bersama mewujudkan Kota Bengkulu layak anak." ujar Ahmad.

Menurutnya, KLA sendiri akan terwujud dengan diikuti suksesnya pemenuhan dan perlindungan kepada setiap anak.
"KLA ini pasti akan kita raih jika kita semua bisa memastikan hak tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dapat kita berikan kepada setiap anak. Tentu program-program yang telah kita Iakukan harus terus menerus dibenahi. Salah satunya pemenuhan sarana dan prasarana,’’  jelasnya.

BACA JUGA:Belanja Dana BOS Terapkan School e-Payment, Sosialisasi Datangkan Dikbud, Ipda dan BKD

BACA JUGA:Gubernur Serahkan Bantuan, Nilainya Cukup Funtastis

Sebagai informasi, terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi oleh setiap peserta KLA. Keenamnya dibagi menjadi enam klaster. Pertama, klaster kelembagaan mencakup keberadaan Perda KLA, kelembagaan KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media. Kedua, klaster hak sipil kebebasan. yang meliputi keberadaan dan kemudahan akses akta kelahiran, informasi Iayak anak, dan partisipasi anak. Klaster ketiga adalah lingkungan keluarga dan pengasuhan (perkawinan anak, lembaga konsultasi bagi orang tua/anak, lembaga pengasuhan alternatif dan infrastruktur ramah anak).

Klaster keempat adalah kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi persalinan di faskes, prevalensi gizi, faskes dengan pelayanan ramah anak, air minum dan sanitasi, kawasan tanpa rokok. Klaster kelima, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, mencakup PAUD, wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak, dan pusat kreativitas anak. Terakhir keenam, klaster perlindungan khusus, terutama bagi korban kekerasan dan eksploitasi, korban pornografi dan situasi darurat, penyandang disabilitas, anak berhadapan dengan hukum/terorisme/stigma.(**)

Sumber: