Penggunaan BOS Jadi Temuan BPK, Pj Bupati Perintahkan Ini

Penggunaan BOS Jadi Temuan BPK, Pj Bupati Perintahkan Ini

TANDATANGANI : Pj Bupati Bengkulu Tengah, Dr. Heriyandi Roni, M.Si menerima LHP dari BPK RI perwakilan Provinsi Bengkulu.--

RAKYATBENTENG.COM – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu akhirnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2021 kepada Pemkab Benteng.

Alhasil, BPK memberikan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Bahkan salah satunya mengenai timbulnya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pengelolaan dana BOS di Benteng.

LHP diterima langsung oleh Pj Bupati Benteng, Dr. Heriyandi Roni, M.Si didampingi Ketua DPRD Benteng, Budi Suryantono, S.Sos, M.Si, Sekda Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, ST, MAP, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Gunawan R, SE, MM, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Lili Trianti, S.Sos dan Inspektur Benteng, Welldo Kurniyanto, SE, MM.


‘’Ada beberapa catatan BPK, tentu saya akan meminta OPD terkait untuk langsung menindaklanjuti. Kedepan pengelolaan dana BOS akan diperbaiki. Evaluasi dan bimbingan terhadap pengelolaan harus diperketat,’’ ujar Heri.


Terpisah, Plt Kepala Dikbud Benteng, Gunawan R, SE, MM mengakui jika terdapat temuan TGR dalam LHP BPK RI tersebut. Hanya saja, nominal yang tertera bervariasi.

BACA JUGA:Aksi Terduga Pelaku Pencurian Hp Terekam CCTV


‘’Kalau TGR, sudah pasti ada. Hanya saja nilainya tidak banyak dan bervariasi saja. Berapa besarannya, saya belum melihat secara rill,’’ ujar Gunawan.


Gunawan menjelaskan, LHP yang diserahkan akan disampaikan Inspektorat Daerah (Ipda) Bneteng kepada Dikbud Benteng selaku dinas terkait. Selanjutnya akan ditindaklanjuti kepada masing-masing sekolah yang menerima catatan dari BPK.

BACA JUGA:3 Partai Tolak Rencana Pengurangan Jumlah Kursi


‘’Kami nanti akan menyampaikan berdasarkan hasil temuan atau rekomendasi dari BPK kepada sekolah-sekolah yang menjadi sampel. sebanyak 30 sekolah sebagai yang menjadi sampel. Adapun mayoritas LHP itu, dilihat dana BOS mulai dari perencanaan, penggunaan, pelaporan. Kita juga maklum, sekolah mayoritas tidak ada tenaga khusus untuk mengelola posisi administrasi. Ini kedepan menjadi evaluasi bersama,’’ demikian Gunawan.(fry)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: