Pengusaha Minta Larangan Penggunaan BBM Non Subsidi Dilakukan Serentak dan Menyeluruh

RAKYATBENTENG.COM - Pemerintah telah memutuskan larangan bagi tambang batubara untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.

Menanggapi keputusan tersebut, Bebby Hussy selaku pemilik perusahaan tambang BB mengharapkan pemberlakuan keputusan dilaksanakan pemerintah secara serentak dan menyeluruh.

''Bagi kami pengusaha, sebetulnya meminta jika sudah menjadi keputusan pemerintah dilakukan serentak secara serentak dan menyeluruh. Tidak mengenal wilayah atau provinsi. Karena kami sudah mengecek ke beberapa provinsi (Dalam Wilayah Sumatera, red), itu belum diberlakukan (Keputusan pemerintah, red). Sehingga membuat pengusaha masih menunggu, akhirnya yang menjadi korban itu adalah sopir angkutan batu bara. Marena masih menunggu pengusaha untuk menyesuaikan ongkos angkutan,'' terang Bebby Hussy.

BACA JUGA:Harga Pertalite Eceran di Bengkulu Tengah Tembus Rp.12 Ribu/Liter

BACA JUGA:Ratusan Sopir Demo Perusahaan Tambang: Tuntut Kenaikan Ongkos Angkutan BB

Kepada rakyatbenteng.com, Bebby yang juga pimpinan PT. Bara Inti Perdana menuturkan kondisi ini akan menyulitkan para sopir angkutan BB.

''Karena sopir yang memiliki truk pribadi setiap bulan harus membayar leasing (Tagihan kredit kendaraan, red) dan harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Termasuk dalam pengisian BBM, sopir harus antre sampai tiga hari baru mendapatkan BBM, bagaimana sopir bisa hidup. Selaku pengusaha, kami meminta baik ke pemerintah daerah, pusat maupun pihak pertamina, kalau memang larangan pengisian bbm bersubsidi untuk angkutan batubara, maka segera dilakukan secara serentak dan menyeluruh. Ini yang kami minta, supaya tidak ada lagi polemik-polemik dengan pemberlakuan aturan ini,'' terang Bebby. 

Terkait adanya tuntutan sopir angkutan BB dalam penyesuai tarif, Bebby yang pernah menjabat Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara (APBB) Bengkulu mengimbau pengusaha tambang BB khususnya yang beroperasi di wilayah Provinsi Bengkulu agar segera menyesuaikan besaran tarif.

''Saya menghimbau seluruh pengusaha tambang batubara di provinsi bengkulu agar segera menyesuaikan tarif, terkait selisih antara BBM bersubsidi dan non subsidi. Supaya para sopir dapat beraktifitas kembali dan tidak terjadi aksi demo. Saya yakin setiap perusahaan itu akan punya solusi untuk mengatasi persoalan ini, termasuk disaat terjadi kenaikan bbm atau penggunaan bbm nonsubsidi, wajarnya berapa penyesuaian tarif angkutan,'' jelas Bebby.

BACA JUGA:Warga Bengkulu Tengah Sesalkan Kenaikan Harga BBM

BACA JUGA:Polisi dan BPBD Gerak Cepat, Lokasi Ambles Dipasang Garis Pembatas

Selain itu, Bebby juga mengharapkan ketersediaan BBM non subsidi di setiap SPBU. Sehingga tidak terjadi antrean cukup panjang, khususnya untuk truk angkutan BB.

''Kami juga meminta ke pertamina, apabila angkutan batubara sudah tidak menggunakan bbm bersubsidi, maka bbm non subsidi ini tersedia stok yang mencukupi di setiap spbu, sehingga tidak ada lagi antrean. Jangan sampai kita sudah mengikuti aturan pemerintah, tapi bbm non subsidi masih kurang,'' demikian Bebby.(red)

Sumber: