Saking jujurnya, Syafruddin yang permah menjadi redaktur surat kabar Soeara Timur dan ketua Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) 1940 dan 1941 ini tidak menceritakan rencana kebijakan ini kepada siapapun termasuk istrinya.
Setelah itu, Syafruddin menjabat sebagai Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, pada tahun 1951. Setelah upaya nasionalisasi berjalan mulus, Syafruddin menjadi Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama pada 1953. Upaya transisi ini adalah jasa yang luar biasa seorang Syafruddin.
Jasa Syafruddin seolah hendak dilupakan dari sejarah karena keterlibatannya dalam gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang dideklarasikan pada 15 Februari 1958. Sjafruddin menjabat sebagai Perdana Menteri PRRI merangkap Menteri Keuangan,
Pemerintah pusat menganggap gerakan ini sebagai pemberontakan dan mengirim tentara untuk memadamkannya. Pada Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir. Pemerintah pusat memberikan amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat melalui Keputusan Presiden RI No.449/1961.
Syafruddin menghabiskan masa tua dengan berdakwah. Namun bekas tokoh Partai Masyumi ini sempat dilarang naik mimbar pada masa Orde Baru karena turut menandatangani Petisi 50.(tim)