Pemerintah Terbitkan Aturan Baru PPh Karyawan, Cek Syarat dan Ketentuannya

RAKYATBENTENG.COM - Untuk menjaga daya beli Masyarakat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) yang berlaku sejak 4 Februari 2025.

Dilansir dari Disway.id, Dwi Astuti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), menjelaskan bahwa PMK ini dihadirkan sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional. 

PMK ini juga merupakan langkah lanjutan setelah kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang diberlakukan pada Januari 2025.

"Penerbitan PMK ini merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk tetap menjaga daya beli masyarakat melalui paket-paket stimulus yang diberikan," ujar Dwi.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.disway.id/read/655210/simak-cara-cek-penetapan-nipni-cpns-dan-pppk-melalui-mola-bkn

PMK Nomor 10 Tahun 2025 memberikan insentif PPh 21 DTP kepada pekerja di beberapa sektor, termasuk alas kaki, tekstil, furnitur, serta kulit dan barang dari kulit. Insentif ini berlaku bagi pegawai dengan penghasilan bruto maksimal Rp 10.000.000 per bulan atau Rp 500.000 per hari.

Selain itu, pemberi kerja juga harus terdaftar dengan kode klasifikasi lapangan usaha sesuai ketentuan dalam Lampiran A PMK tersebut.

Lebih lanjut, untuk informasi terkait ketentuan lengkap mengenai PMK ini, masyarakat dapat mengakses dan mengunduhnya di situs pajak.go.id.

BACA JUGA : https://rakyatbenteng.disway.id/read/655209/anak-di-bawah-12-tahun-rentan-kecanduan-medsos-menkomdigi-usulkan-regulasi-ketat

Ketentuan bagi pegawai yang berhak atas PPh 21 DTP antara lain adalah:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

2. Menerima penghasilan bruto tetap tidak lebih dari Rp 10.000.000 per bulan.

3. Tidak menerima insentif PPh 21 DTP dari sumber lain sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. (**)

Sumber: