Gabungan Ormas Hingga Tokoh Masyarakat Minta Pj Bupati Bengkulu Tengah Nonaktifkan Kaban Kesbangpol
RAKYATBENTENG.COM - Penjabat (Pj) Bupati Bengkulu Tengah Heriyandi Roni diminta mengambil langkah tegas menyikapi kekisruhan di Badan Kesbangpol yang membuat para staf hingga pejabat setempat tidak lagi fokus dan nyaman bekerja.
Permintaan ini disampaikan oleh Gabungan Ormas Nusantara Institute dan Grashi. Terlebih dari kabar teranyar dihimpun pada Jumat 5 Juli 2024, para PPTK di Badan Kesbangpol berencana mengundurkan diri.
Aktivis Ormas Grashi, Nasirwandi meminta agar Pj Bupati memerintahkan Tim Penilai Kerja (TPK) melakukan evaluasi terhadap Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol, Andi Erzantara. Mengingat kondisi OPD yang dipimpinnya sejak Mei lalu itu tidak lagi kondusif.
Kondisi ini kata Nasirwandi bukan saja mencoreng citra Badan Kesbangpol dan Pemkab Bengkulu Tengah namun juga mengancam kelancaran pelaksanaan Pilkada.
"Tentu yang pertama yang paling bertanggungjawab adalah Pj Bupati. Karena Kaban Kesbangpol saat ini adalah pilihannya, bersamaan dengan 6 Kepala OPD lain. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, kami meminta Pj Bupati mengambil tindakan tegas. Instruksikan TPK turun mengevaluasi. Sebab kalau semakin lama dibiarkan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan Pilkada. Badan Kesbangpol berperan penting untuk melancarkan dan menyukseskannya. Sedangkan di Kesbangpol sendiri tidak baik-baik saja," jelas Nasirwandi.
Terpisah, aktivis Ormas Nusantara Institute Harisna Asari lebih meminta agar Pj Bupati menonaktifkan Andi Erzantara sebagai Kaban Kesbangpol dan menunjuk pejabat lain menggantikannya sembari dilakukan evaluasi.
BACA JUGA:Setelah PPP, Giliran PKS Beri Rekomendasi Usung Rachmat Riyanto Bakal Cabup Bengkulu Tengah
BACA JUGA:Ngeri Sedap! Kepala OPD di Bengkulu Tengah Baru 2 Bulan Menjabat Sudah Berbuat Ini kepada Bawahan
"Senin nanti, paling lambat Selasa kami akan memasukkan surat resmi ke Pj Bupati. Isinya meminta agar Pj Bupati menonaktifkan Kaban Kesbangpol dan dilakukan evaluasi. Kondisi ini tidak dapat dibiarkan lagi. Bukan saja bawahannya yang resah dan takut, sampai-sampai mantan Kaban Kesbangpol ikut terseret dalam masalah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Kaban Kesbangpol saat ini," kata Haris.
Berbeda halnya dengan masukan dari salah seorang tokoh masyarakat, Datuk Malani. Datuk menyarankan agar Andi Erzantara mengundurkan diri sebagai Kaban Kesbangpol lantaran dianggap gagal.
Tokoh masyarakat lainnya, Ismail Bakaria mendukung Kaban Kesbangpol dievaluasi dan dinonaktifkan. Ismail mengaku dirinya mengikuti pemberitaan media, sejak awal yang mendera Badan Kesbangpol.
Kekecewaan Ismail dimulai kala Andi yang baru sekitar 2 bulan menjabat tidak dapat menjelaskan besaran anggaran pelaksanaan Upacara HUT Kabupaten, justru meminta media mencaritahu sendiri.
Klimaksnya setelah terkuak keterangan dari bawahan Andi bahwa mereka diduga diintimidasi dengan tidak diperbolehkan memberikan keterangan kepada media, diberlakukan kebijakan satu pintu.
"Ini zaman keterbukaan informasi, tidak dibenarkan menutup-nutupi. Seharusnya sejak awal disampaikan saja anggaran kegiatan tersebut, baik kepala badannya ataupun PPTK," kata Ismail.