Polemik Batas HPT dan HGU di Kota Niur, Kades Segera Surati BKSDA dan KPHL

RAKYATBENTENG.DISWAY.ID - Polemik batas kawasan antara Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hak Guna Usaha (HGU), dan Hutan Buruh di Desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah, hingga kini belum menemukan titik terang. Pemerintah desa memastikan surat koordinasi akan dilayangkan pekan ini guna memperjelas batas wilayah yang menjadi persoalan.

Persoalan ini mencuat seiring rencana Pemerintah Desa Kota Niur untuk meminjam alat berat milik Pemerintah Daerah (Pemda) guna membantu perataan jalan sepanjang kurang lebih 700 meter. Jalan tersebut berada di ujung aspal Desa Pagar Gunung dan menjadi akses utama masyarakat menuju Desa Kota Niur.

BACA JUGA:Mirip Program SEDURI Kapolda Bengkulu, Pemkab Bengkulu Tengah Optimalkan Donasi Baznas

Namun, rencana tersebut terkendala polemik penentuan batas kawasan HPT, HGU, dan Hutan Buruh yang melintasi jalur dimaksud. Ketidakjelasan patok dan batas wilayah menimbulkan kekhawatiran akan potensi persoalan hukum di kemudian hari.

Sebelumnya, pihak BKSDA Provinsi Bengkulu menyarankan agar pemerintah desa menyurati pihak-pihak terkait, yakni BKSDA, Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL), serta pemilik HGU PT KRU, guna memastikan secara bersama batas dan titik patok kawasan.

BACA JUGA:Kapolda Bengkulu Beri Apresiasi Bhabinkamtibmas Semidang Lagan, Ini Alasannya

Kepala Desa Kota Niur, Rangga Fernando, menyambut baik saran tersebut. Ia menyatakan, langkah bersurat akan segera dilakukan agar semua pihak dapat duduk bersama dan memastikan batas wilayah secara jelas.

“Kami dalam waktu dekat akan mengirimkan surat kepada pihak yang disarankan, yakni BKSDA, KPHL, dan PT KRU, guna menemukan titik patok terkait HPT, HGU, dan Hutan Buruh. Hal ini penting agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari. Kami berharap proses ini dapat mempermudah permintaan perataan jalan,” ujar Rangga.

BACA JUGA:Pemilik Pemilik Rumah Makan, Kafe dan Karaoke Wajib Patuhi Ini Selama Bulan Suci Ramadan

Ia menambahkan, percepatan koordinasi ini menjadi penting karena akses jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Mobilitas warga diperkirakan meningkat, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun untuk bersilaturahmi.

“Permintaan peminjaman alat berat kemungkinan akan kami percepat. Jalan itu merupakan akses utama warga keluar masuk desa, apalagi menjelang Idulfitri nanti,” pungkasnya.(one)

Sumber: