RAKYATBENTENG.COM - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan nasib program skrining kesehatan gratis pasca Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp19,6 triliun.
Menurutnya, bukan hanya karena instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto, melainkan juga sebagai langkah sadar berhemat yang dilakukan oleh pihaknya.
"Kemarin sudah kita ajukan ke DPR, jadi sudah disetujui efisiensi Rp9,6 triliun. Kita tidak efisiensi, sih, tapi sadar bahwa memang ada ruang untuk efisiensi," ujarnya, Kamis 6 Februari 2025.
Lebih lanjut, Budi katakan bahwa potongan anggaran tersebut akan dialihkan untuk mendanai program prioritas lainnya.
Meskipun demikian, Budi menyebut bahwa realokasi dana ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan anggaran berbagai program penting yang harus dijalankan oleh Kemenkes.
Salah satu yang terpengaruh adalah program pengecekan kesehatan gratis (PKG) yang dicanangkan di hari ulang tahun.
"Targetnya kita kan 280 juta (penerima manfaat), kita sudah mengganggarkan 200 juta karena tidak mungkin dalam tahun pertama semuanya bisa (ikut program)," lanjutnya.
Budi menyebutkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan program ini selama enam bulan ke depan dan mengevaluasi kebutuhan anggaran lebih lanjut.
"Kalau kenyataannya memang, ini kan tidak wajib untuk cek kesehatan gratis, yang lakukan cek cuma 100-109 juta, kan anggarannya bisa dikurangi. Kalau misalnya ternyata minatnya banyak, saya yakin pasti Menteri Keuangan akan kasih (tambahan anggaran), kok," bebernya.
Oleh karena itu, Kemenkes akan terus berkoordinasi dengan DPR untuk memastikan persetujuan atas anggaran terbaru dan akan melakukan evaluasi secara periodik.
"Anggaran ini kita lihat dulu selama 6 bulan realisasinya seperti apa karena kalau memang ada kekurangan dan kekurangan ini penting buat masyarakat, saya yakin Pak presiden dan Ibu Menteri Keuangan pasti akan kasih (tambahan)," tuturnya.
Namun, jika penghematan yang dilakukan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan program-program kementerian, Kemenkes tidak akan meminta penambahan anggaran.