Muscab PPP Bengkulu Tengah Ricuh, Pengurus Lama Persoalkan Sengketa Partai

 

RAKYATBENTENG.DISWAY.ID - Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (21/5/2026), berlangsung panas.

 

Agenda yang digelar di Bengkulu Tengah itu diwarnai aksi protes dari sejumlah pengurus lama partai yang meminta Muscab ditunda hingga sengketa internal PPP selesai.

 

Kericuhan sempat terjadi ketika sejumlah kader dan pengurus lama mendatangi lokasi kegiatan untuk menyampaikan penolakan terhadap pelaksanaan Muscab.

 

BACA JUGA:Petani Sawit Bengkulu Tengah Bingung Harga TBS Turun Tajam, Minta Pemerintah Turun Tangan

BACA JUGA:Sidak Pasar Karang Tinggi dan Taba Penanjung, Harga Cabai hingga Daging Masih Stabil

 

Mereka menilai agenda pembentukan kepengurusan baru belum layak dilakukan karena proses sengketa di tingkat pusat masih berlangsung.

 

Aksi protes dipimpin langsung oleh Sekretaris DPC PPP Bengkulu Tengah, Oskar Lukito.

 

Ia menegaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan upaya tuntutan terkait pemecatan sejumlah pengurus lama yang dianggap tidak berdasar dan bertentangan dengan aturan organisasi.

 

“Hari ini kami hanya menyampaikan bahwa saat ini kami sedang melakukan tuntutan karena kami dipecat dengan alasan tidak mampu dan melanggar AD/ART. Tidak mampunya di mana? Kami berhasil membawa PPP menjadi Ketua DPRD Bengkulu Tengah. Jadi kami mempertanyakan AD/ART mana yang kami langgar,” ujar Oskar.

 

BACA JUGA:BKPSDM Tegaskan Oknum ASN Kantor Camat Tak Pernah Ngantor Sudah Berhenti dari Jabatan, Tiwot:

BACA JUGA:Penunjukan Gunawan Sebagai Kadis di Bengkulu Tengah Tuai Kontroversi: Sempat Dinonjobkan di Pemprov

 

Menurutnya, selama sengketa tersebut belum selesai, seluruh aktivitas yang mengatasnamakan partai seharusnya ditunda sementara, termasuk pelaksanaan Muscab maupun pembentukan kepengurusan baru.

 

“Tuntutan ini masih dalam proses sengketa. Jadi menurut kami belum boleh ada kegiatan yang mengatasnamakan partai, termasuk memecat, mengundurkan ataupun membentuk kepengurusan baru. Kalau sengketa sudah selesai, silakan Muscab dilaksanakan,” tegasnya.

 

Oskar mengaku pihaknya tidak menolak Muscab secara keseluruhan, melainkan hanya meminta penundaan sampai ada keputusan final dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP terkait konflik internal yang sedang berlangsung.

 

“Harapan kami sederhana, pengurus pusat menyelesaikan dulu persoalan di atas, baru yang di bawah. Jangan sampai yang di daerah jadi kacau karena masalah di pusat belum selesai,” tambahnya.

 

BACA JUGA:Diduga Dikeroyok Oknum Polisi Gegara Bakar Sampah, Pasutri di Benteng Lapor ke Polres

BACA JUGA:Gebrakan Perdana Kadis Dikbud Benteng, Puluhan Guru Dilatih Kuasai Teknologi AI

 

Sementara itu, Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPW PPP Bengkulu, Dedi Rosadi, memastikan pelaksanaan Muscab tetap berjalan karena merupakan instruksi resmi DPP PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

 

“Kalau ada yang tidak menerima, itu hal yang lumrah dalam organisasi. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Namun kami menjalankan instruksi DPP untuk melaksanakan Muscab sesuai arahan Ketua Umum Pak Mardiono,” kata Dedi.

 

Ia juga membantah adanya dualisme kepemimpinan di tubuh PPP.

 

Menurutnya, hasil muktamar partai telah menetapkan kepemimpinan yang sah dan harus dihormati seluruh kader.

 

BACA JUGA:Desa Padang Siring Kembangkan Bolu Jagung, Disiapkan Jadi Produk Unggulan Desa

BACA JUGA:Bupati Rachmat Datangi Komisi V DPR RI, Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas Usulan

 

“Saya tegaskan tidak ada dualisme di PPP. Muktamar sudah menentukan Pak Mardiono sebagai ketua umum yang sah,” ujarnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Dedi turut menyoroti sikap sejumlah anggota DPRD dari PPP Bengkulu Tengah yang dinilai tidak disiplin mengikuti agenda resmi partai.

 

Bahkan, DPW PPP Bengkulu disebut telah memberikan surat peringatan kepada beberapa kader.

 

“Sudah ada evaluasi terhadap beberapa anggota DPRD PPP yang tidak menghadiri agenda partai. Sebagian sudah menerima surat peringatan pertama dan bisa saja berlanjut ke sanksi lebih lanjut hingga PAW jika tetap membangkang,” ungkap Dedi.

 

BACA JUGA:Bangunan Pasar Terbengkalai Senilai Rp400 Juta di Renah Semanek Dilidik Jaksa, 10 Saksi Sudah Diperiksa

BACA JUGA:Harumkan Nama Bengkulu Tengah, Pelajar SDN 72 Raih Juara Umum Olimpiade Akbar Bumi Merah Putih 2026

 

Meski demikian, pihak DPW masih membuka ruang komunikasi bagi kader yang ingin kembali mengikuti kebijakan partai sebelum sanksi lanjutan dijatuhkan.

 

“Kami masih memberikan kesempatan sampai awal Juni untuk klarifikasi dan kembali bersama partai. Kalau tidak, surat peringatan kedua akan kami kirimkan ke DPP untuk proses berikutnya,” tutupnya.

 

Sumber: