Ini Penampakan BPKB Motor Dinas Kades yang Sempat Dijaminkan Utang, Gerakan Lima Kamis Desak Tarik!

Ini Penampakan BPKB Motor Dinas Kades yang Sempat Dijaminkan Utang, Gerakan Lima Kamis Desak Tarik! 

RAKYAT BENTENG.COM - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) motor dinas (Tornas) Kepala Desa (Kades) yang dijadikan jaminan utang oleh salah seorang oknum kades di Bengkulu Tengah kepada salah seorang warga Kecamatan Karang Tinggi membuat geger tak hanya kalangan kades namun juga Pemkab. Pasalnya kejadian tersebut dinilai unik sekaligus mencoreng citra pemerintah. Dibeli dengan dana yang tidak sedikit, Tornas bukannya dipergunakan untuk urusan dinas melayani masyarakat.

Pentolan Gerakan Lima Kamis Bengkulu Tengah yang juga Caleg Partai Hanura, Nasirwandi mendesak agar Pemkab menjatuhkan sanksi kepada oknum kades tersebut. Pasalnya ia diduga telah melalukan pelanggaran dengan menyalahgunakan motor dinas yang notabene aset pemerintah. 

BACA JUGA:Tegas! Mendagri Tito Karnavian Copot Penjabat Bupati Ini, Alasannya

BACA JUGA:Sempat Dilaporkan Hilang, Bocah Perempuan 12 Tahun Ditemukan Bersama Pria Dewasa di Warung Liku Sembilan

"Kalau dibiarkan saja, tidak ada sanksi maka kita khawatir ke depan akan terulang kejadian serupa. Kita minta Pemkab tegas, tegakkan aturan. Dengan mudahnya BPKB motor dinas dipakai untuk jaminan utang pribadi. Sedangkan pembelian motor dinas itu pakai uang rakyat yang tidak sedikit. Bila perlu tarik saja motor itu, jangankan untuk menjaganya, malah dijadikan jaminan utang," kritik Nasirwandi.

Terpisah, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Drs. Hendri Donal, S.H, M.H., menegaskan bahwa tidak dibenarkan sama sekali menyalahgunakan aset pemerintah atau aset daerah untuk kepentingan pribadi. Apalagi ini sampai nekat menyerahkan BPKB kepada orang lain. 

Kepada wartawan, Donal mengatakan bahwa informasi yang ia dapat permasalahan BPKB yang dijadikan jaminan utang oleh oknum kades sudah diselesaikan. Agaknya setelah mencuatnya informasi di media. Meski begitu Donal akan melayangkan surat panggilan resmi kepada yang bersangkutan guna meminta klarifikasi langsung.(tim)

Sumber: