Ternyata PNS Pertama di Indonesia adalah Seorang Sultan

Ternyata PNS Pertama di Indonesia adalah Seorang Sultan

--

RAKYAT BENTENG.COM - Ternyata PNS pertama di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Sultan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 010000001.

Ini terungkap dari unggahan akun Twitter resmi Pemerintah Daerah Yogyakarta, @humas_jogja dilansir dari laman pns.kamikamu.co.id. Pada 29 November 2019 lalu, tepatnya saat HUT Korpri 48, akun ini mengunggah kartu keanggotaan PNS milik Sri Sultan

“Tahukah sedulur, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) 010000001,” tulis @humas_jogja dalam unggahannya.

Dalam gambar terdapat foto Sri Sultan serta beberapa data lainnya, mulai dari NIP, nama, tanggal lahir, hingga tahun jadi pegawai. Dalam foto kartu keanggotaan ini tertulis Sri Sultan menjadi PNS sejak tahun 1940.

Terlihat juga tanda tangan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) A.E Manihuruk. 

Meski Sri Sultan tertulis sudah menjadi PNS sejak 1940, surat keanggotaan itu ditandatangani Manihuruk pada tahun 1974.

“Alm. A.E Manihuruk yang mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai PNS pertama di Indonesia. Beliau merupakan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara yang saat itu statusnya bukan PNS, karena Kepala Badan kebanyakan berasal dari pejuang, tentara atau politikus,” tulis penjelasan @humas_jogja.

BACA JUGA:Diplomasi Rokok Kretek Ala The Grand Old Man di Konferensi Meja Bundar

Dirangkum dari berbagai sumber, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, penguasa Yogyakarta ke 9 ini memiliki nama asli Gusti Raden Mas Dorodjatun. Dia menjabat sebagai penguasa Yogyakarta sejak tahun 1940 hingga 1988, atau selama 48 tahun.

Sri Sultan pernah menjadi Wakil Presiden ke 2 Indonesia pada tahun 1973-1978. Kemudian dia juga merupakan Wakil Perdana Menteri ke 5 yang menjabat pada tahun 1950.

Selanjutnya, dia menduduki beberapa jabatan menteri, mulai dari jadi Menteri Pertahanan pada tahun 1948-1949. Hingga menjabat Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Indonesia pada tahun 1966-1973.

Meski memiliki darah bangsawan, Sri Sultan dikenal menjadi salah satu tokoh yang banyak menolong republik ini di masa awal berdiri. Bantuannya, paling terasa di masa Agresi Militer Belanda usai Indonesia merdeka, salah satunya dengan membantu perekonomian pemerintah saat itu.

Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuat perdagangan dengan luar negeri pun terhambat. Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana, termasuk di Yogyakarta. Demi menjamin roda pemerintahan RI tetap berjalan, Sri Sultan menyumbangkan kekayaannya sekitar 6 juta Gulden (mata uang Belanda saat itu) untuk membiayai pemerintahan.(tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: