Soal RDTR, Sekda Diminta Beri Klarifikasi

  KARANG TINGGI, RBt - Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2013 dan 2014 saat ini tengah dilidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah (Benteng). Diduga, pada kegiatan yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Benteng diduga terdapat indikasi pelanggaran hukum. Sementara, pada saat pelaksanaan kegiatan Sekda Benteng, Edy Hermansyah, P.hD menjabat sebagai Kepala Bappeda. Kondisi inilah muncul desakan dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (Grashi) Benteng yang meminta agar sekda dapat memberikan klarifikasi terkait soal pelaksanaan RDTR. ‘’Dulu pernah kami meminta hearing dengan Pemkab Benteng. Tapi Pak Sekda tidak hadir. Kenapa sekda, karena RDTR kala itu dibidangi Bappeda yang kebetulan dijabat Pak Edy Hermansyah (Kepala, red). Jadi tidak ada salahnya ada klarifikasi dari beliau. Sehingga informasi tidak simpang siur,’’ ujar Ketua Grashi Benteng, Nasirwandi. Disisi lain, Nasirwandi meminta agar Kejari Benteng dapat mengusut tuntas kasus kegiatan RDTR. Dimana terdapat dugaan adanya kerugian negara. ‘’Segera tetapkan pelaku atau tersangka kasus RDTR. Apalagi jika terdapat kerugian negara,’’ kata Nasirwandi. Sementara, hingga berita ini diturunkan, RBt belum mendapatkan konfirmasi terkait informasi tersebut, lantaran pesan Whatsaap yang dikirim ke Edy Hermansyah belum dijawab. Terpisah, berdasarkan keterangan dari Kajari Benteng, Dr. Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, MH melalui Septeddy Endra Wijaya, SH, MH beberapa waktu lalu, hingga saat ini 6 orang telah dimintai keterangan oleh penyidik guna memperdalam penyelidikan terhadap kegiatan RDTR 2013 dan 2014. Adapun total anggaran mencapai Rp 647 juta. Rinciannya tahun 2013 senilai Rp 317 juta dan tahun 2014 senilai Rp 330 juta. ‘’Apakah ada kerugian negara atau tidak, masih dalam proses penyelidikan. Jadi belum bisa disimpulkan. Termasuk jika ada perbuatan melawan hukum atau tidaknya. Saat ini baru 6 saksi diperiksa,’’ pungkas Septeddy.(fry

Sumber: