RAKYAT BENTENG.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang.
Pemetaan kerawanan tersebut guna tersembunyinya upaya pencegahan politik uang.
Menurut Anggota Bawaslu Lolly Suhenty, politik uang sangat berbahaya karena bukan mengenai kontestasi menang atau kalah, melainkan menghancurkan mental atau akhlak warga negara dan menghancurkan mental aktor-aktor negara.
"Karena politik uang ini mengancam, berbahaya, dan menjadi kejahatan maka bahaya politik uang harus disampaikan kepada masyarakat. Bawaslu bergandengan tangan dengan berbagai kelompok kepentingan seperti kepolisian, kejaksaan, pemerintah (pusat dan daerah ), dan masyarakat. Semua harus bergabung karena bahaya politik uang hanya bisa ditangani kalau kita kerja sama-sama," jelasnya.
Berkaca pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, menurutnya, modus politik uang terbagi dalam beberapa bentuk, yakni memberikan langsung; memberikan barang; dan memberikan janji.
"Modus memberi langsung itu salah satunya berupa pembagian uang, voucher atau uang digital dengan ketidakseimbangan memilih (kepada salah satu peserta pemilu)," akunya.
BACA JUGA:Jangan Kaget, Segini Gaji yang Bakal Diterima Komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota
BACA JUGA:Bawaslu Bengkulu Tengah Terpilih, Ketua Panwascam Hingga Mantan Ketua KPU
Dia pun menyebut pelaku yang biasa melakukan politik uang mulai dari kandidat, tim sukses/kampanye, aparatur sipil negara (ASN), penyelenggara ad hoc, dan simpatisan atau pendukung (peserta pemilu).
“Pemetaan kerawanan politik uang ini berupaya mengelompokkan kerawanan dalam kategori, modusnya apa, pelakunya siapa, dan wilayahnya dimana?,” tutur magister Ilmu Hukum dari Universitas Pakuan Bogor ini.
Berdasarkan kerentanan kerawanan berdasarkan politik uang ini, terdapat lima provinsi paling rawan.
Pertama, Maluku Utara dengan skor100. Kemudian, diikuti empat provinsi di bawahnya, yakni Lampung skor 55,56. Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44, dan Sulawesi Utara skor 38,89.
Namun jika dilihat berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Pegunungan Papua menjadi provinsi politik dengan tingkat kerawanan uang tertinggi.
Sembilan provinsi di bawah Papua adalah Pegunungan Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau, dan Maluku Utara.
Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, daerah paling rawan adalah Kabupaten Jayawijaya, Papua, menduduki urutan pertama.