RAKYATBENTENG.COM – Batalnya penyaluran bantuan program sembako periode Agustus kepada 564 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), mendapatkan sorotan anggota DPRD Benteng.
Kepada rakyatbenteng.com, Ketua Komisi III DPRD Benteng, Tarmizi S.Sos menegaskan akan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait masalah tidak disalurkannya hak masyarakat tersebut. ‘’Kita sudah ingatkan dari jauh-jauh hari, jangan bermalasan, apalagi main-main dalam program untuk masyarakat kurang mampu. Pertanggungjawabannya bukan hanya secara hukum, tapi lebih jauh lagi akan mendatangkan mudarat bagi kita jika main-main soal hak masyarakat kurang mampu. Kita ingatkan ini kepada Dinsos Benteng,’’ kata Tarmizi. BACA JUGA:Alokasikan Dana untuk Kembangkan Wisata Alam BACA JUGA:Tol Pertama di Bengkulu Ini Sajikan Pemandangan Bukit Kandis & Gunung Bungkuk Tarmizi mengungkapkan, Komisi III selalu mitra Dinsos sudah menyampaikan bahwa program yang menyangkut hajat masyarakat kurang mampu harus disegerakan. Dinsos harus bisa mengembalikan dan menyalurkan hak masyarakat tersebut.‘’Program sembako ini jadi masalah karena respon yang rendah. Dinsos beranggapan bukan kerjanya, bank penyalur juga seperti itu. Ingat, program itu hak masyarakat. Jadi kesampingkanlah ego itu. Jika tidak jelas, respon harus tinggi, pertanyakan, koordinasikan secara terus-menerus hingga jelas,’’ demikian Tarmizi.(oki)