RAKYATBENTENG.COM - Polemik penolakan replanting dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bio Nusantara Teknologi (BNT) oleh warga dua desa di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) ikut menyeret perhatian Serikat Tani Bengkulu (STaB).
Diwakilkan sekretarisnya, Andi Wibowo mengatakan jika dalam pengajuan perpanjangan HGU harus dikawal dengan ketat.
Sebab HGU sekarang yang dikuasai PT. BNT perlu mendapatkan koreksi dan pembenahan.
Pasalnya, terdapat beberapa desa masuk dalam HGU alias lokasi desa di tengah-tengah perkebunan.
BACA JUGA:Belasan Warga 2 Desa Gelar Aksi Damai Tolak Replanting dan Perpanjangan HGU
BACA JUGA:Larangan Dump Truk Konsumsi Bio Solar, Warga Ngadu ke Pemkab
''Dari pantau kita di beberapa desa, pihak perusahaan memanen buah kelapa sawit itu tepat di belakang dapur rumah masyarakat. Berarti HGU yang ada sejak awal memang sudah ada yang salah dan wajar saat ini mendapatkan penolakan dari masyarakat,'' jelas Andi.
Lanjut Andi, untuk pengajuan HGU nanti dalam pengukurannya harus terbuka, dan libatkan semua pihak.
Seperti pemerintah desa, toko adat, toko masyarakat, anggota dewan, dan sesuai aturan hukum itu wajib melibatkan pihak tersebut.
''Keterlibatan semua pihak penting agar terciptanya pengukuran yang transparan,'' kata Andi.
Sementara itu, karyawan Bidang Humas PT BNT, Saiful Anwar menuturkan, aksi penolakan HGU perusahaan itu adalah hak dari masyarakat.
BACA JUGA:Pemeliharaan Rutin, Pemadaman Listrik Dirasakan Warga 2 Kecamatan
BACA JUGA:Bulan Ini, 115 CPNS Benteng Jalani Latihan Dasar
''Kalau sudah habis HGU-nya, tinggal lagi tergantung pada pemerintah, keputusan ada di pemerintah. Kalau sekarang kan belum habis. Kalau masyarakat menolak itu hak mereka. Kami perusahaan sejauh ini terus berbenah. Peran aktif perusahaan kepada masyarakat terus ditingkatkan. Seperti memeberikan bantuan bencana banjir, bergotong-royong memperbaiki fasilitas umum di desa penyangga,'' pungkas Saiful.(cw1)