TAPD Terkesan Tak Pro Rakyat, Bupati Diminta Evaluasi

KARANG TINGGI RBt – Fakta tertolaknya verifikasi dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) oleh Pemprov Bengkulu dinilai publik sebagai preseden buruk atas kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekdakab. Lebih lagi belum lama ini Pemkab Benteng diganjar opini WTP atas pengelolaan keuangan. Ketua Komisi III DPRD Benteng, Tarmizi, S.Sos meminta Bupati, Drs.H Ferry Ramli, SH, MH selaku kepala daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja dari TAPD. Sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang. ‘’Bupati silakan evaluasi kinerja TAPD. Jangan sampai nanti dalam pembahasan lainnya mengalami keterlambatan. Karena akan merugikan banyak pihak. Terutama anggaran yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat bisa tertunda,’’ ujar Tarmizi. Terpisah, Koordinator Tim Gerakan Lima Kamis, Nasirwandi turut menyayangkan atas kelalaian TAPD dalam memproses anggaran yang notabene untuk kepentingan rakyat. Dengan kata lain Nasirwandi menilai TAPD yang ada sekarang tidak pro rakyat. ‘’Kami berharap bupati bisa mengambil tindakan tegas. Menurut kami yang paling bertanggungjawab Ketua TAPD. Masalah anggaran ini sangat vital karena menyangkut hajat hidup masyarakat Benteng. Mereka (TAPD, red) adalah pejabat terpilih yang bertugas mengurusi anggaran, dan ini sudah menjadi rutinitas mereka. Kenapa sampai lalai, ketua harus bertanggungjawab," tegas Nasirwandi. Pengamat Pemerintahan, Rekho Apriadi, M.Ip turut memberikan pendapatnya bahwa masalah ditolaknya verifikasi APBD-P merupakan kelalaian Pemkab melalui TAPD. Sehingga, TAPD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan mesti bertanggungjawab. ‘’Kalau regulasinya memang kalau telat itu APBD-P ditolak, ya mau gimana lagi. Kalau memang DPRD sudah menyurati sebanyak tiga kali ke pemerintah, namun pemerintah yang terlambat, maka ini murni kelalaian pemerintah dan TAPD,’’ ujar Rekho.(fry)