JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan akan mengkaji aspirasi dari kelompok masyarakat kawasan Danau Toba yang tergabung dalam Aliansi GERAK Tutup TPL. Kelompok masyarakat Danau Toba meminta DPD RI agar segera menutup PT Toba Pulp Lestari (TPL) Tbk karena merusak lingkungan di sekitar Danau Toba. “Kami akan membahas dan melakukan langkah-langkah bersama dengan Komite DPD RI atas aspirasi ini. Ini memang merupakan momentum bagi DPD RI untuk hadir di tengah-tengah masyarakat,” ucap Sultan di Nusantara III Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (9/8). Pada kesempatan ini, Sultan B Najamudin didampingi oleh Wakil Ketua Komite II Bustami Zainudin, Ketua PPUU DPD RI Badikenita BR Sitepu, dan Wakil Ketua BAP DPD RI Asyera Respati A Wundalero. Menurut Sultan, hasil dari kajian dengan Komite DPD RI maka akan keluar hasil rekomendasi. Setelah itu akan keluar putusan DPD RI nantinya seperti apa. “Kami perlu mendalami hal ini terlebih dahulu, kita perlu cek kembali dan memanggil kementerian terkait. Intinya, sudut pandang kami sama dengan teman-teman dari masyarakat Danau Toba,” tuturnya. Senator asal Bengkulu ini berharap bahwa Danau Toba yang akan menjadi destinasi wisata super prioritas harus bisa menjadi bagian dalam aspirasi kelompok masyarakat Danau Toba.
“Memang sudah benar aspirasi ini datang kepada DPD RI. Nanti kami akan menembus dinding-dinding yang sulit dilalui,” harapnya. Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara Badikenita BR Sitepu mengaku kecewa karena baru sekarang melaporkan keluhan kepada DPD RI. Padahal PT TPL sudah beroperasi lebih dari 30 tahun. “Sebenarnya kenapa baru saat ini melaporkan kejadian ini kepada kami. Kita memang berat melawan oligarki, namun kita bisa menembus hal itu karena Pak Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi) orang sana,” paparnya. Badikenita menilai bahwa sebenarnya gampang untuk menutup PT TPL. Tetapi ada kepentingan-kepentingan lain atau segelintir orang dibelakang ini. “Sebenarnya ada tujuh direktur PT TPL dari Batak, tapi kenapa kejadian ini sudah bertahun-tahun terjadi. Memang tidak menutup mata ada pejabat yang menikmatinya. Dan ini sebenarnyan HGU gampang ditutup kerana tidak sesuai dengan perjanjian,” terangnya. Di kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba (YP2KT) Laurensius Manurung mengatakan kampungnya berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi pabrik PT TPL. “Jadi baunya cemaran dari TPL, kami sudah merasakan. Bau sekali. Kami pun merasakan korban TPL, keponakan saya juga jadi korban,” lontarnya. Laurensius menjelaskan sebelum PT TPL beroperasi di tahun 1987, pertanian di Kawasan pabrik sangat bagus. Kemudian masuklah Indorayo (PT IIU), maka terjadilah pencemaran. “Air bau busuk, pertanian rusak, produksi padi menurun, ternak mati. Bahkan atap rumah warga yang berbahan seng, keropos. Itulah yang kami alami,” terangnya. Selain itu, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan pemerintah telah mengembangkan parisiwata Danau Toba sebagai satu dari superprioritas destinasi Indonesia. Namun pemerintah akan sia-sia membangun pariwisata di Danau Toba kalau PT TPL tetap merusak alam. “Siapa mau datang ke daerah yang bau begitu. Padahal Danau Toba, memiliki energi terbarukan yaitu angin dan sungai-sungai, iklim terbaik, cocok memajukan perekonomian masyatakat kawasan Danau Toba tanpa PT TPL,” tegasnya.(rls)