Tagihan Listrik Bengkak Jadi Alasan Sekolah Tak Nyalakan Lampu Berbinar
Ilustrasi--
RAKYATBENTENG.DISWAY.ID - Padamnya lampu penerangan Program Berbinar yang terpasang di depan SD Negeri 58 Bengkulu Tengah mendapat tanggapan langsung dari pihak sekolah. Plt Kepala SD 58 Bengkulu Tengah, Ani Yusri, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kerusakan atau kualitas lampu yang buruk, melainkan keterbatasan anggaran operasional sekolah.
Hal tersebut disampaikan Ani Yusri saat dikonfirmasi pada Kamis (29/1/2026). Ia menjelaskan bahwa di depan SD 58 Bengkulu Tengah terdapat sekitar delapan tiang lampu Program Berbinar dengan kondisi fisik yang masih sangat baik.
“Untuk lampu Program Berbinar di depan sekolah itu ada sekitar delapan tiang. Kualitas lampu dan tiang bagus sampai saat ini. Namun, kenapa tidak dihidupkan, itu karena memang kami dari sekolah tidak menghidupkan, mengingat operasional pembayaran listrik kami jadi meningkat sekitar tiga kali lipat,” jelas Ani.
Ia memaparkan bahwa sebelum pemasangan lampu Program Berbinar, biaya listrik sekolah berkisar antara Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per bulan. Namun setelah lampu tersebut terpasang, tagihan listrik melonjak hingga sekitar Rp350 ribu per bulan.
“Murid kami cuma sekitar 50 orang, dan pagu anggaran kami juga kecil. Biasanya dalam satu bulan kami bayar listrik itu Rp70 ribu sampai Rp80 ribu, namun semenjak pemasangan lampu itu, meningkat menjadi Rp350 ribu untuk satu bulan,” ujarnya.
Menurut Ani, pihak sekolah bukan tidak mendukung program tersebut, namun kondisi keuangan sekolah belum memungkinkan untuk menanggung beban tambahan biaya listrik.
BACA JUGA:Tinggalkan RSD Sungai Lemau Bengkulu Tengah, Hery Kurniawan Jabat Dirut RSUD M Yunus
“Bukan kami tidak mau menghidupkan, hanya saja dengan keadaan sekolah seperti kami, agak berat untuk membayar listriknya,” pungkasnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa padamnya lampu Program Berbinar di depan SD 58 Bengkulu Tengah tidak berkaitan dengan kualitas sarana, melainkan keterbatasan kemampuan operasional sekolah.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan terkait perencanaan awal program, khususnya mengenai pendataan dan survei kelayakan sekolah penerima bantuan, termasuk kemampuan sekolah dalam menanggung biaya operasional jangka panjang dari fasilitas yang diberikan.(ryu)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
